Aliansi Mahasiswa GANTI Kefamenanu Gelar Aksi di DPRD, Kejari, dan Pemda TTU, Soroti Dugaan Korupsi hingga Tunjangan DPRD

[ Penulis : DO ]

Bupati TTU saat mendengarkan aspirasi dari Aliansi Mahasiswa GANTI Kefamenanu. Tafenpah.com

TTU, TAFENPAH.COM – Kefamenanu, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu Sanctus Yohanes Don Bosco, bersama sejumlah organisasi yakni Ikatan Mahasiswa Pelajar Nai’benu (IMAPEN), serta Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SOMAK) yang tegabung dalam Aliansi Mahasiswa Gerakan Anti Ketidakadilan (GANTI) Kefamenanu, menggelar aksi demonstrasi pada Selasa (17/3/2026). 

Aksi aliansi mahasiswa ini berlangsung pada 3 (tiga) titik yakni Kantor DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Kejaksaan Negeri TTU, dan Kantor Pemerintah Daerah TTU.

Masa aksi yang berjumlah puluhan mahasiswa terpantau bergerak dari depan fakultas ekonomi Universitas Timor menuju  di Kantor DPRD TTU, massa tidak berhasil menemui satu pun anggota dewan. 

Baca Juga : Sambut Free Trade Zone (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), 3 Kepala Daerah RI - Timor Leste Tingkatkan Kerja Sama

Aliansi Mahasiswa GANTI Kefamenanu Gelar Aksi di DPRD, Kejari, dan Pemda TTU, Soroti Dugaan Korupsi hingga Tunjangan DPRD. Tafenpah.com

Sekretaris Dewan, Eusibius sila kefi S.PT yang menerima massa menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD sedang berada di luar daerah.

Pada aksi pertama di Kantor DPRD TTU, massa tidak berhasil menemui satu pun anggota dewan. Sekretaris Dewan, Yos Kofi, yang menerima massa menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD sedang berada di luar daerah.

Meski demikian, massa tetap menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satu perwakilan aksi, Yohanes Niko Seran Sakan, menegaskan bahwa jika tuntutan tidak direspons dalam waktu 3x24 jam, maka mereka akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Adapun tuntutan yang disampaikan meliputi evaluasi tunjangan perumahan DPRD, audit oleh lembaga pengawas keuangan, serta transparansi penggunaan anggaran.

Aksi kemudian dilanjutkan ke Kantor Kejaksaan Negeri TTU. Dalam audiensi, massa mempertanyakan lambannya penanganan kasus dugaan korupsi di KPU TTU.

Kasi Intelijen Kejari TTU, T. Bastanta Tarigan, menjelaskan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Ia menyebut pihaknya telah menghadirkan sejumlah saksi ahli dari luar Provinsi NTT dan tengah mendalami unsur kerugian keuangan negara.

“Kami masih dalam tahap pendalaman dan pengumpulan alat bukti, termasuk penelusuran kerugian negara,” ujarnya.

Aliansi Mahasiswa GANTI Kefamenanu Gelar Aksi di DPRD, Kejari, dan Pemda TTU, Soroti Dugaan Korupsi hingga Tunjangan DPRD. Tafenpah.com

Namun, penjelasan tersebut mendapat tanggapan kritis dari mahasiswa. Mereka menilai penanganan kasus berjalan terlalu lama, sementara kasus lain dengan nilai lebih kecil justru lebih cepat ditangani.

Selain itu, massa juga menyoroti dugaan korupsi dana desa Usapinonot yang disebut telah bergulir sejak 2021 namun belum tuntas.

Mahasiswa mendesak Kejari TTU untuk segera menetapkan tersangka serta bekerja secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.

Aksi kemudian berlanjut ke Kantor Pemerintah Daerah TTU. Massa diterima langsung oleh Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, bersama jajaran OPD.

Aliansi Mahasiswa GANTI Kefamenanu Gelar Aksi di DPRD, Kejari, dan Pemda TTU, Soroti Dugaan Korupsi hingga Tunjangan DPRD. Tafenpah.com

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa kembali menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari persoalan tunjangan DPRD, pembangunan bendungan, distribusi air, hingga pengadaan meteran listrik serta kejelasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Noenasi.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Kefamenanu, Markolindo Balibo, meminta pemerintah daerah memperhatikan pembangunan Bendungan Tantori di Biboki Anleu serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah Belu dan TTS terkait distribusi air dari Bendungan Rotiklot dan Bendungan Temef ke wilayah TTU.

Menanggapi hal tersebut, Bupati TTU menyampaikan apresiasi terhadap peran mahasiswa sebagai kontrol sosial.

“Kami selalu menerima niat baik adik-adik mahasiswa sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintah. Terima kasih atas masukan yang diberikan, ini menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan, termasuk rencana pemberhentian Kepala Desa Usapinonot dan penunjukan pelaksana tugas (Plt).

Terkait distribusi air, pemerintah daerah mengaku telah berkoordinasi dengan daerah lain, namun masih terkendala keterbatasan debit air.

Sementara itu, untuk pengadaan meteran listrik, pemerintah akan segera berkoordinasi dengan pihak PLN agar dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Adapun terkait pengajuan WPR dan IPR di Noenasi, prosesnya disebut masih berjalan di tingkat provinsi.

Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga selesai.