Pimpinan DPRD TTU dan Komisi III Temui Kementerian Pendidikan, Minta Perhatian untuk Infrastruktur Sekolah di Daerah Terpencil

Penulis : Denisius Oki 

Pimpinan DPRD TTU dan Komisi III Temui Kementerian Pendidikan, Minta Perhatian untuk Infrastruktur Sekolah di Daerah Terpencil. Foto: TAFENPAH.COM

TTU, TAFENPAH.Com–Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) bersama Komisi III DPRD TTU melakukan kunjungan kerja ke Direktorat PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Pertemuan ini bertujuan untuk meminta perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat terhadap kondisi infrastruktur pendidikan dasar di Kabupaten TTU yang hingga kini masih memprihatinkan, terutama bangunan sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP.

Dalam diskusi bersama pihak Direktorat, dijelaskan bahwa untuk Tahun Anggaran 2026, menu program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan belum dibuka, dan mekanisme pengusulannya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Namun demikian, pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis resmi dari kementerian.

Baca Juga: Antisipasi Kejahatan Internet, Bupati TTU Gandeng Polres TTU dan Kejaksaan Negeri Kefamenanu Bentuk Tim Tanggap Insiden Siber 

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD TTU,  Kristoforus Efi, ST., komitmen untuk mengoptimalkan peluang yang ada dengan membangun koordinasi intensif bersama Kepala Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten TTU, agar proses pengusulan dapat dilakukan secara terpadu melalui satu pintu, sehingga lebih terkoordinasi dan efektif.

“Kita berharap Kabupaten TTU bisa mendapatkan alokasi yang memadai agar sarana dan prasarana pendidikan di satuan-satuan pendidikan baik PAUD, SD, maupun SMP dapat terpenuhi, baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun pemerataan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan,”ujar pimpinan DPRD TTU tersebut.

Sebagai mitra pemerintah daerah, DPRD TTU menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan eksekutif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana DPRD dan pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang harus berkolaborasi dalam membangun dan memajukan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.