DPRD TTU Kunjungi Kementerian Transmigrasi RI, Bahas Penguatan Kawasan Transmigrasi Ponu

Penulis : Denisius Oki 

DPRD TTU Kunjungi Kementerian Transmigrasi RI, Bahas Penguatan Kawasan Transmigrasi Ponu. Tafenpah.com

TTU, Tafenpah.com–Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) bersama Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD TTU melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia pada Kamis 16 Oktober 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mendorong percepatan pembangunan kawasan transmigrasi, khususnya di Kawasan Transmigrasi Mandiri (KTM) Ponu, Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan DPRD TTU menyampaikan salam hangat dari Bupati TTU kepada Menteri Transmigrasi RI, yang diketahui merupakan rekan seangkatan di Akademi Militer Magelang. Salam juga disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) serta Direktur Perencanaan Permukiman Kawasan Transmigrasi (P3KT).

Ketua DPRD Kabupaten TTU, Kristoforus Efi, S.T., mengatakan bahwa kunjungan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengembangkan kawasan transmigrasi di TTU.

“Kami membawa salam dan pesan dari Pak Bupati TTU sekaligus menyampaikan harapan besar masyarakat agar kawasan KTM Ponu mendapat perhatian yang lebih serius dari Kementerian. Pemerintah dan masyarakat TTU juga menantikan kehadiran Pak Menteri Transmigrasi dan jajaran di KTM Ponu sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan di daerah perbatasan,”ujar Kristoforus Efi.

Baca Juga: Kejari TTU Lakukan Penggeledahan, Dalami Dugaan Korupsi Dana Pemilu 2023–2024

Dalam diskusi bersama pihak Direktorat P3KT, Ibu Diah, dijelaskan bahwa Kawasan Transmigrasi Mandiri (KTM) Ponu telah masuk dalam prioritas nasional karena termasuk dalam 45 daerah KTM di Indonesia yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Dengan demikian, kawasan tersebut akan mendapatkan perhatian dan alokasi program dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

Selain itu, data mengenai perkembangan KTM Ponu dapat diakses melalui aplikasi SIPUKAT, sistem informasi milik Kementerian Transmigrasi RI. Dalam wilayah KTM Ponu sendiri terdapat empat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP 1–4), sementara kawasan transmigrasi lainnya tersebar di sembilan kecamatan di TTU.

Pihak kementerian menyarankan agar Pemerintah Kabupaten TTU, melalui Bupati TTU, segera menyampaikan surat resmi kepada Menteri Transmigrasi RI untuk mengajukan permintaan identifikasi kawasan transmigrasi. Langkah ini penting agar kawasan transmigrasi lainnya di TTU dapat memperoleh alokasi dana dan program pembangunan dari pusat, baik di bidang infrastruktur, sanitasi, pertanian, maupun penguatan ekonomi masyarakat sesuai potensi kawasan.

Saat ini, Menteri Transmigrasi RI, tengah fokus pada program penguatan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi, dengan pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten TTU telah mengajukan proposal resmi ke Kementerian Transmigrasi, dan pihak kementerian menyatakan komitmennya untuk mengawal proposal tersebut. DPRD TTU juga telah diberikan tautan, akses, dan kode barcode khusus untuk menyampaikan langsung perkembangan usulan daerah kepada Menteri Transmigrasi RI melalui acara live streaming “Ngobrol Bareng Menteri”yang akan digelar pada Sabtu mendatang.

Rombongan DPRD TTU tidak berkesempatan bertemu langsung dengan Menteri karena sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Shanghai, Tiongkok, sementara Dirjen dan Direktur terkait sedang berada di Kawasan KTM Merauke, Papua Selatan.

Ketua DPRD TTU, Kristoforus Efi, menegaskan komitmen DPRD untuk terus memperjuangkan pembangunan dari wilayah pinggiran.

“Kita bangun TTU dari pinggir dari kawasan transmigrasi menuju TTU yang maju dan mandiri,”tegasnya.

Salam Salu – Miomaffo – Kuluan – Maubesi.