Sambut Free Trade Zone (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), 3 Kepala Daerah RI - Timor Leste Tingkatkan Kerja Sama

[ Penulis : Frederikus Suni ]

Kerja sama 3 Bupati di perbatasan RI - Timor Leste. Dok; Tafenpah.com

TAFENPAH.COM - Dalam rangka menyambut Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau dikenal juga sebagai Free Trade Zone (FTZ), bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya saing Indonesia di kancah global, 3 Kepala daerah, yakni : Bupati TTU, Belu, dan Malaka mengambil inisiatif kerja sama lintas sektor, khususnya di bidang ekonomi dan infrastruktur.

Mengapa bidang ekonomi dan infrastruktur menjadi prioritas utama dari kerja sama ketiga kepala Daerah di perbatasan Indonesia dan Timor Leste?

Karena melalui roadmasp atau peta pengembangan pasar di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah dan fasilitas lainnya, dapat memudahkan mobilitas (pergerakan) masuk dan keluarnya barang kebutuhan pokok serta kerajinan tangan masyarakat setempat dalam memasarkannya.

Dampak positif yang nantinya dirasakan masyarakat adalah bertumbuhnya roda perekonomian daerah. Maka, kesejahteraan masyarakat pun ikut meningkat.

Sebagai langkah konkrit, maka ketiga Bupati di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste tersebut, akan mematangkannya dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang kemudian akan didorong hingga ke tingkat nasional.

Mari, kita mendengarkan suara dari ketiga Kepala Daerah di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, sebagai berikut:

Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo, S.Ip., M.A. Dok; Tafenpah.com

Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo, S.Ip., M.A., menegaskan pentingnya kerja sama antara tiga kabupaten perbatasan RI–RDTL, yakni Kabupaten TTU, Belu dan Malaka, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Menurut Bupati TTU, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi para pemimpin daerah untuk duduk bersama membicarakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan.

“Kami tidak ingin masyarakat perbatasan kehilangan hak-haknya hanya karena para pemimpinnya tidak duduk bersama membicarakan dan memperjuangkan apa yang seharusnya mereka dapatkan,” ujar Bupati TTU.

Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH. Dok; Tafenpah.com

Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH, menyampaikan bahwa kesepakatan yang dicapai merupakan sebuah inisiatif yang baik dan diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Ia juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus bersinergi bersama pemerintah dalam mendukung pembangunan, termasuk peran media dalam memberitakan berbagai program pembangunan di daerah.

“Semoga niat baik ini bisa terwujud. Dalam suasana Bulan Suci Ramadhan bagi umat Muslim dan masa Pra-Paskah bagi umat Katolik, mari kita bekerja dengan semangat Ora et Labora, berdoa dan bekerja,” ungkapnya.

Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, M.P.H. Dok; Tafenpah.com

Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, M.P.H., menambahkan bahwa pertemuan tiga kepala daerah tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pasar di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam menyambut Free Trade Zone, serta peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah dan fasilitas lainnya.“Kami akan menindaklanjuti kesepakatan ini melalui MoU dan PKS, sekaligus mengatur segmen kegiatan, program serta penjadwalan pelaksanaannya,” jelasnya.

Dengan kerja sama lintas Kepala Daerah di perbatasan Indonesia dan Timor Leste dapat membawa peningkatan ekonomi, keamanan, serta membangkitkan ekosistem pariwisata Timor Barat Indonesia.

Sumber : Siaran Pers Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara / Lintas Biinmaffo