PMKRI Cabang Kefamenanu Apresiasi Langkah Audit Bupati TTU, Namun Tegaskan Komitmen Mengawal Hingga Tuntas

Penulis : Denisius Oki 

PMKRI Cabang Kefamenanu Apresiasi Langkah Audit Bupati TTU, Namun Tegaskan Komitmen Mengawal Hingga Tuntas. Dokumentasi; TAFENPAH/TAFENPAH.COM

TTU, TAFENPAH.COM - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu memberikan apresiasi kritis terhadap langkah Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo (Bupati Falen), yang secara terbuka mengungkap dugaan raibnya Rp103 miliar dana desa hasil audit Inspektorat.

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk transparansi awal yang patut diapresiasi, namun PMKRI menegaskan bahwa tindakan itu tidak boleh berhenti sebagai retorika administratif. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, audit hanyalah titik awal (entry point) dari upaya menegakkan akuntabilitas publik yang sejati.

Melalui Presidium Gerakan Kemasyarakatan (GERMAS), Yohanes Niko Seran Sakan, PMKRI Cabang Kefamenanu menilai bahwa dugaan raibnya dana desa tersebut mencerminkan krisis tata kelola pemerintahan desa, di mana fungsi kontrol internal maupun eksternal pemerintah daerah gagal berjalan secara efektif.

“Bupati Falen telah membuka pintu bagi akuntabilitas, namun pintu itu tidak boleh ditutup sebelum seluruh kebenaran terungkap. Kami akan terus mengawal proses ini dari ruang audit hingga meja hukum agar tidak ada lagi yang menyelewengkan hak rakyat dengan jubah birokrasi,”tegas Yohanes Niko Seran Sakan.

PMKRI menilai bahwa substansi pembangunan desa tidak hanya diukur dari serapan anggaran, melainkan dari kemampuan pemerintah mengelola keuangan secara bertanggung jawab dan berkeadilan. Oleh karena itu, audit harus bertransformasi menjadi instrumen politik etis membongkar penyimpangan, menindak pelaku, dan memperbaiki sistem agar tidak terulang kembali.

Lebih lanjut, GERMAS PMKRI menegaskan bahwa kasus dugaan penyimpangan dana desa ini merupakan refleksi kegagalan sistemik, bukan sekadar kesalahan individu.

“Audit hanyalah permulaan. Yang menentukan masa depan pemerintahan adalah keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan mengembalikan kepercayaan publik sebagai inti keberlangsungan birokrasi,”lanjut Niko.

PMKRI Cabang Kefamenanu juga menegaskan bahwa lembaga mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan negara hadir dengan integritas. Dalam konteks itu, PMKRI akan melakukan pemantauan, kajian kebijakan, dan advokasi publik terhadap kinerja Inspektorat maupun aparat penegak hukum yang menangani kasus ini.

“Transparansi tidak boleh berhenti di data, tapi harus diwujudkan dalam tindakan. Kami akan berdiri di sisi rakyat desa mereka yang paling merasakan dampak dari pengkhianatan terhadap dana publik. Karena itu, kami meminta agar pemerintah dan aparat penegak hukum mengawal kasus ini hingga tuntas serta memastikan seluruh proses berjalan secara transparan,”tegasnya.

Melalui sikap ini, PMKRI Cabang Kefamenanu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal praktik tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan sebagai bagian dari perjuangan moral mahasiswa dalam membela kepentingan rakyat.