2 Potretan Miris, Prilly Latuconsina Kritik Sosial dan Empati terhadap Kualitas Pendidikan NTT, Sementara Tunjangan Rumah dan Dana Mobil DPRD NTT 2025 Jumlahnya Fantastis!

Penulis : Frederikus Suni 

2 Potretan Miris, Prilly Latuconsina Kritik Sosial dan Empati terhadap Kualitas Pendidikan NTT, Sementara Tunjang Rumah dan Dana Mobil DPRD NTT 2025 Jumlahnya Fantastis! @prillylatuconsina96/Tafenpah.com

TAFENPAH.COM - Di balik alam yang begitu indah membentang, ada suara - suara tak terdengar, ada hak - hak yang direnggut diam - diam.

Keresahan Prilly Latuconsina di atas, sebenarnya merepresentasikan atau mencerminkan fenomenologi (realita) kehidupan generasi muda provinsi Nusa Tenggara Timur, terlebih ribuan anak yang hingga saat ini, belum sepenuhnya mendapatkan akses pendidikan layak.

Sementara potretan dari sudut lain, menyajikan tunjangan rumah dan mobil DPRD NTT 2025 sebesar Rp. 41,4 Miliar per Tahun!

Dalam kacamata TAFENPAH dan channel Youtube Perspektif Tafenpah, dua potretan di atas sangat ironis di tengah aksi demonstrasi besar - besar masyarakat, akibat kebijakan pemerintah dalam memanjakan pejabat publik, terlebih DPR RI hingga DPRD, khususnya di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, ibarat tarian rakyat jelata dan penguasa yang tidak adil dan sangat mengeksplorasi psikologis seluruh masyarakat Indonesia.

2 Potretan Miris, Prilly Latuconsina Kritik Sosial dan Empati terhadap Kualitas Pendidikan NTT, Sementara Tunjang Rumah dan Dana Mobil DPRD NTT 2025 Jumlahnya Fantastis! Ig @prillylatuconsina96/Tafenpah.com

Pada bagian pertama, kita akan melihat keprihatinan Prilly Latuconsina terhadap kualitas pendidikan di provinsi Nusa Tenggara Timur 

Sebagaimana yang admin TAFENPAH sampaikan di bagian lead/teras berita di awal tulisan, bahwasannya secara eksplisit atau tidak langsung, Prilly Latuconsina menyampaikan kritik sekaligus empati sosialnya terhadap kesenjangan akses pendidikan di wilayah NTT.

Sebagai landasan berpikir ilmiahnya, admin TAFENPAH mengajak teman - teman pembaca untuk melihat esensi atau dasar dari pendidikan di Indonesia.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang pendidikan utama di Indonesia, tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang telah menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1989. 

UU Sisdiknas mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk tujuan pendidikan, prinsip-prinsip penyelenggaraan yang demokratis dan berkeadilan, serta peran berbagai pihak dalam pendidikan. 

Selain itu, ada juga undang-undang lain yang mengatur pendidikan lebih spesifik, seperti UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

Berdasarkan landasan/fondasi Undang - Undang Pendidikan di Indonesia, apa yang menjadi keresahan Prilly Latuconsina terhadap kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda sebagai calon penerus bangsa di wilayah terselatan Indonesia, provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, memang benar adanya.

Terutama pada poin 'prinsip-prinsip penyelenggaraan yang demokratis dan berkeadilan, serta peran berbagai pihak dalam pendidikan.'

Pertanyaannya: Apakah sejauh ini kualitas pendidikan terhadap anak muda NTT sudah demokratis dan berkeadilan?

Secara de facto, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur beserta pemerintah daerah di setiap kota dan kabupaten sudah memberikan fasilitas pendidikan, seperti; ketersediaan anggaran, gedung, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Namun, dari sudut pandang yang berbeda, umumnya masyarakat yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya merasakan arti dari pendidikan yang demokratis dan berkeadilan.

Karena ada beberapa faktor, di antaranya;

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat kompleksitas dalam memberikan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan 

2. Keterbatasan infrastruktur antar kabupaten, seperti; listrik, jaringan internet, jalan, dll.

3. Ketersediaan kualitas guru yang memadai di setiap pelosok 

4. Format Pendidikan selalu berubah, sesuai dengan pergantian pemimpin 

5. Pandangan primitif masyarakat terhadap penting dan tidaknya pendidikan 

6. Pengaruh lingkungan pertemanan, sosial hingga komunitas yang menyebabkan tingkat kepercayaan diri generasi muda untuk mengenyam pendidikan semakin menurun

7. Tingkat pendapatan antar orang tua berbeda

8. Upah atau gaji/penghargaan terhadap guru dan tenaga kependidikan, terlebih yang masih honor sangat memprihatikan.

Tentunya, masih banyak lagi persoalan yang menyebabkan kualitas pendidikan di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur belum maju, seperti model pendidikan di kota - kota metropolitan tanah air.

Dalam konteks ini, admin TAFENPAH tidak mendiskreditkan, apalagi menyalahkan para pemimpin di setiap kabupaten, kota, hingga provinsi NTT.

Karena tugas mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.

Prilly Latuconsina; Semakin Jauh Aku Melangkah, Semakin Terbuka Mataku terhadap Wajah Lain dari NTT

Prilly Latuconsina; Semakin Jauh Aku Melangkah, Semakin Terbuka Mataku terhadap Wajah Lain dari NTT. Ig @prillylatuconsina96/Tafenpah.com

Sejak mata ini melihat sisi yang jarang terlihat, aku jadi malu untuk mengeluh tentang hidup.

Perasaan empati dari Prilly Latuconsina terhadap kualitas pendidikan yang belum sepenuhnya merata di setiap kabupaten, kota provinsi Nusa Tenggara Timur, kurang lebih seperti perasaan kecemasan setiap orang yang berada di NTT untuk mendapatkan akses pendidikan yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Empati kolektif di atas mencerminkan bagaimana setiap orang bertanggung jawab untuk memajukan pendidikan yang ada di tanah kelahirannya.

Karena fondasi maju dan tidaknya sebuah wilayah, tergantung kualitas sumber daya manusianya.

Tentunya, kualitas sumber daya manusia juga mengejawantahkan bagaimana pemerintah setempat, khususnya para pemimpin di NTT meningkatkan sistem pendidikannya.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi Nusa Tenggara Timur, Langkah konkret adalah memberikan kesejahteraan kepada guru dan tenaga kependidikannya, termasuk ketersediaan infrastruktur, mulai dari akses jalan, ketersediaan jaringan internet, perbaikan ataupun renovasi gedung yang sudah rusak dan tidak layak, pelatihan atau semacam workshop peningkatan kualitas guru.

Karena mereka lah yang menjadi aktor utama di balik kemajuan sumber daya manusia NTT.

Apabila ada kepuasan dalam diri, dalam hal ini ketenangan hidup, di mana setelah mengajar, para guru dan juga tenaga honorer tidak khawatir/cemas akan makan apa dan lain sebagainya, admin TAFENPAH yakin dengan sendirinya, mereka akan memberikan perubahan yang besar terhadap kemajuan pendidikan di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Potretan empati sosial di atas, sama halnya yang dirasakan oleh Prilly Latuconsina.

Di mana, selebriti papan atas tanah air sekaligus presenter, penulis, pengusaha, dan produser keturunan Ambon - Sunda tersebut, berkesempatan mengunjungi salah satu sekolah di pulau Timor, tepatnya di SD Inpres Soe Un desa Kuatae, kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), provinsi Nusa Tenggara Timur dalam program CSR-nya bersama tim, menemukan rintihan anak - anak dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Meskipun kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menyimpan segudang pemandangan alam, laut, dan budaya yang eksotik.

Namun, jauh dari keindahan tersebut, ada suara - suara tak terdengar, ada hak - hak direnggut diam - diam.

Namun, dengan segala keterbatasan, saat aku bertanya apa mimpi mereka, semuanya menjawab dengan penuh semangat.

"Ada yang bermimpi jadi Dokter, Perawat, Pemain Bola hingga Astronot. Sungguh semangat mereka menukar ke dalam diriku," tulis Prilly Latuconsina dalam postingan feed Instagram pribadinya @prillylatuconsina96, Jumat (5/9/2025).

Membedah Pernyataan Prilly Latuconsina berdasarkan Perspektif Tafenpah dan Channel Youtube Perspektif Tafenpah 

Catatan keresahan sekaligus empati sosial di balik pernyataan Prilly Latuconsina di atas, sebenarnya merupakan kritik sosial terhadap bobroknya sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, terlebih para pemimpin di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Karena mereka gagal memberikan pelayanan publik yang berkeadilan terhadap seluruh masyarakatnya.

Lebih memprihatinkan adalah bagaimana dinas - dinas terkait yang tugas dan tanggung jawabnya mencerdaskan kehidupan generasi muda NTT melalui jalur pendidikan, justru mengabaikan tanggung jawab moral tersebut.

Akibatnya, orang tua di satu sisi ingin menyekolahkan anaknya hingga berbagai perguruan tinggi di tanah air.

Namun, di sisi lain, mahalnya biaya pendidikan di Indonesia yang tiap tahun mencekik batang leher, belum lagi kekisruhan antar pejabat daerah yang pada akhirnya menurunkan kualitas sumber daya manusia di bumi Flobamorata.

Memang, pada dasarnya persoalan di setiap daerah tidak akan berakhir. Akan tetapi, melalui kebijakan pendidikan yang pro rakyat kecil, meskipun lambat, tapi akan bertumbuh dan berkembang seiring dengan perhatian atau totalitas pemerintah daerah, kota hingga provinsi dalam memudahkan akses pendidikan yang merata hingga ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas di setiap sekolah.

Daripada, anggaran besar - besaran dan tidak masuk akal terhadap kesejahteraan anggota DPRD NTT yang meningkat dari tahun sebelumnya, mendingan anggaran tersebut, dialihfungsikan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, kesehatan, dan pendidikan yang memadai terhadap generasi muda NTT.

Tak Masuk Akal! Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur Menggelontorkan Dana Besar - Besaran hingga Memanjakan Anggota DPRD NTT 2025

Kajian kritis tersebut, selaras atau semakna dengan temuan dari tim Kompas.id terhadap kesenjangan pejabat publik di NTT, khususnya DPRD dengan warganya di tengah masif pemberitaan efesiensi anggaran pusat hingga setiap wilayah, yang memicu aksi demonstrasi besar - besar di Jakarta, Surabaya, Makassar dan lainnya.

Sebagai fondasi ilmiah dari kritik admin TAFENPAH dan channel Youtube Perspektif Tafenpah, berikut adalah kutipan Tafenpah dari Kompas.id

"Di tengah tingginya angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, yakni mencapai 18,6 persen atau sekitar 1,1 juta jiwa penduduk, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur malah mendapat tunjangan fantastis. Untuk tunjangan rumah dan tunjangan mobil, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 41,4 miliar per tahun.

Data besaran alokasi tunjangan itu diperoleh Kompas pada Jumat (5/9/2025). Sumbernya, dokumen Peraturan Gubenur NTT Nomor 22 Tahun 2025 mengenai tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD NTT. Aturan itu ditandatangani Kepala Biro Hukum Pemprov NTT Odermaks Sombu pada 16 Mei 2025. 

Pada Pasal 3 peraturan itu disebutkan, tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah dengan ukuran maksimal luas bangunan 150 meter persegi dan luas tanah 350 meter persegi. Besaran tunjangan rumah Rp 23,6 juta per bulan. Dengan jumlah anggota 65 orang, artinya alokasi anggaran untuk tunjangan rumah mencapai Rp 1,534 miliar per bulan."

Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap besaran anggaran DPRD NTT?

Melalui berbagai kanal berita nasional hingga media sosial, masyarakat pada umumnya, terutama yang berada di wilayah NTT, termasuk diaspora menyayangkan kenaikan anggaran dan tunjangan anggota DPRD NTT tahun 2025.

Belajar dari kasus ketidakadilan Pemprov NTT terhadap kesenjangan antara DPRD NTT dan masyarakatnya hingga kritik sosial dari Prilly Latuconsina di atas, kita pun berharap pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur mengkaji ulang kebijakan tersebut, guna menghasilkan kebijakan yang pro rakyat.

Jangan sampai, basong hidupnya enak -enak. Katong sebagai rakyat makin sengsara!

Akhirnya, semoga setiap harapan di balik getirnya kehidupan masyarakat hingga senyuman prihatin dari generasi muda di NTT, dapat kita wujudkan bersama melalui efesiensi anggaran, perhatian serius terhadap kesejahteraan guru, tenaga kependidikan, kemudahan akses kesehatan dan pendidikan yang merata bagi setiap warga di bumi Flobamorata.

Ayo, Bangun NTT yang lebih baik dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya.

Sumber rujukan; Kompas.id dan Instagram @prillylatuconsina96

Instagram penulis ; @suni_fredy

YouTube ; Perspektif Tafenpah 

Website ; TAFENPAH.COM

Tiktok ; @tafenpah.com