Di Tengah Isu Penolakan Geothermal Keuskupan Agung Ende, Muncul lagi Wacana Pemekaran Provinsi Sumba Sabu Raijua, Apakah NTT sedang Baik-Baik Saja?

Penulis : Frederikus Suni 

Pulau Sumba dengan kekayaan alam dan budayanya. Wacana pemekaran provinsi baru NTT hingga isu Geothermal di Flores. Sumber gambar Travel Kompas (Frederikus Suni/TAFENPAH.COM)

TAFENPAH.COM - Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah kepemimpinan gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena sedang tidak baik-baik saja.

Karena setidaknya ada dua isu besar yang sedang dihadapi oleh gubernur Melki Laka Lena yakni; otoritas Gereja Katolik Keuskupan Agung Ende dengan tegas menolak proyek pembangunan Geothermal (Energi baru terbarukan Panas Bumi) di daratan Flores.

Isu tersebut seantero mendapatkan penolakan dari aktivitis lingkungan hidup hingga sebagian warga Flobamora (Flores, Sumba, Timor, dan Alor).

Baca Juga: 

Ada Apa dengan Gubernur NTT? Kok Sekarang Dukung Proyek Geothermal di Flores! Bagaimana dengan Penjelasan Bapak Sewaktu Dialog dengan Uskup Agung Ende

Isu kedua adalah wacana pemekaran provinsi Sumba Sabu Raijua yang belakangan ini menjadi berita terhangat di berbagai publikasi media arus utama NTT hingga nasional.

Dua persoalan tersebut menempatkan gubernur Melki Laka Lena dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Karena mantan Anggota DPR RI periode 2019-2024 tersebut, sejatinya tidak menginginkan persoalan tersebut.

Kendati demikian, entah dalam kepemimpinan siapa saja, pastinya menemui pro dan kontra. Itulah bagian dari resiko berpolitik.

Di mana, ada sebagian warga yang mendukung program-program gubernur, sebaliknya ada masyarakat yang tidak mendukung.

Kendati demikian, sebagai warga NTT, baik yang saat ini tinggal di wilayah terselatan Indonesia tersebut hingga diaspora (perantau) NTT di mana saja, kita mengharapkan adanya titik terang di balik kedua isu tersebut.

Menarik untuk kita ulas bersama.

Pertama; di beranda sosial media, Instagram, tiktok, Facebook dan lainnya memperlihatkan video singkat (reels) terkait ketegasan dari Uskup Agung Ende, Mgr. Budi Kleden, SVD yang tidak menginginkan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melanjutkan proyek pembangunan Geothermal di Flores.

Karena pertimbangan Keutuhan alam ciptaan. Selain, alasan ketimpangan ekonomi antara pejabat dan warga yang berada di titik atau wilayah pembangunan Geothermal.

Kendati demikian, pada tanggal 28 April lalu, gubernur NTT melaksanakan Rapat Koordinasi Pengembangan Geothermal di pulau Flores bersama Dirgen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, Pimpinan Pengembangan Geothermal di antaranya; PT PLN, PT Sokoria Geothermal Indonesia (SGI), PT Daya Mas Nage Geothermal, dan PT Geo Dipa Energi, Bupati Lembata, Wakil Bupati Manggarai, Wakil Bupati Ende, Asisten I Ngada, dan Bupati Manggarai Barat, Perwakilan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT, Perwakilan JPIC SVD, Komunitas Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan dari Serikat Sabda Allah SVD), Akademisi UGM, serta jajaran Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Intisari dari pertemuan tersebut adalah saling mendengarkan aspirasi satu dan lainnya dalam proyek pembangunan Geothermal di Flores.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa proyek pembangunan Geothermal di Flores merupakan peluang.

Artinya kehadiran Mega proyek pembangunan Geothermal di Flores dipastikan ikut memberikan kontribusi bagi penerapan tenaga kerja lokal, peningkatan ekonomi warga, pembangunan sumber daya manusia, ketertarikan investor untuk menginvestasikan dananya terhadap kemajuan NTT hingga penambahan daya listrik di wilayah sekitar dan Flores pada umumnya.

Kendati demikian, gubernur Melki Laka Lena juga tidak menutup diskusi lanjutkan bersama pihak - pihak terkait termasuk masyarakat.

Karena proyek pembangunan Geothermal di Flores harus benar-benar dikaji secara matang dan tentunya dibangun berdasarkan spirit keberlanjutan, sebagaimana dalam poin-poin Justice, Peace, Integrity of Creation Serikat Sabda Allah (SVD) hingga Sustainable development Goals (SDGs) dari program PBB.

Kedua: Wacana pemekaran provinsi baru NTT

Wacana pemekaran provinsi Sumba Sabu Raijua juga didasari oleh Ketidakpuasan masyarakat di lima kabupaten yakni;

1. Kabupaten Sumba Barat 

2. Kabupaten Sumba Barat Daya 

3. Kabupaten Sumba Tengah

4. Kabupaten Sumba Timur 

5. Kabupaten Sabu Raijua 

Selain kelima kabupaten di atas, ada juga 3 kabupaten yang akan diusulkan yakni;

1. Kabupaten Sumba Timur Jaya

2. Kabupaten Sumba Selatan 

3. Kabupaten Pahunga Lodu

Jika ketiga kabupaten tersebut disahkan Komisi II DPR RI, maka wacana pemekaran provinsi NTT baru yakni: Provinsi Sumba Sabu Raijua berjumpa delapan kabupaten.

Fenomena atau peristiwa di atas, memberikan tekanan psikologis kepada kepemimpinan gubernur Melki Laka Lena.

Kendati demikian, ini masih sebatas wacana atau opini. Artinya pembentukan provinsi baru NTT prosesnya tidaklah mudah.

Karena butuh analisa, studi wilayah, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur jalan, dan aspek vital lainnya.

Persoalan kekayaan sumber daya alam dan juga budaya, kelima kabupaten tersebut memang sangat kaya dan menjadi magnetik wisatawan.

Belajar dari dua kasus di atas, sebagai warga NTT, kita pun mengharapkan solusi nyata dari gubernur Melki Laka Lena beserta stafnya.

Karena apabila Komisi II DPR RI mengesahkan wacana tersebut, maka kabupaten yang berada di daratan Flores akan mengikuti langkah tersebut.

Untuk itu, pertanyaan apakah NTT sedang baik-baik saja? Jawaban dari saya adalah tidak.

Karena isu proyek pembangunan Geothermal saat ini benar-benar menyita konsentrasi gubernur Melki Laka Lena dan stafnya.

Selain itu, kedua isu tersebut juga mengajarkan kepada kita bahwasannya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sudah ada garis takdirnya.

Artinya; lambat tapi pasti provinsi Nusa Tenggara Timur akan pecah menjadi beberapa bagian, dengan alasan untuk pemerataan pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakatnya.