Ketua DPRD TTU Dorong Perda Pengelolaan Sopi Timor untuk Lindungi Ekonomi dan Budaya Lokal

Penulis : Denisius Oki 

Ketua DPRD TTU Dorong Perda Pengelolaan Sopi Timor untuk Lindungi Ekonomi dan Budaya Lokal. TAFENPAH.COM

TTU, Tafenpah.com - Dalam momentum reses di Desa Oelneke, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), pada Sabtu, 08 November 2025, Anggota DPRD TTU, Kristoforus Efi, ST, menyerap aspirasi masyarakat terkait kebijakan penertiban minuman beralkohol tradisional Sopi Timor. Warga menilai bahwa penertiban tersebut berdampak langsung terhadap perekonomian keluarga yang selama ini bergantung pada produksi sopi lokal.

Salah seorang warga menyampaikan keluhannya bahwa penertiban terhadap produksi dan penjualan sopi tradisional seringkali menimbulkan keresahan dan berdampak pada penghasilan masyarakat kecil.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD TTU Kristoforus Efi menegaskan perlunya Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tata kelola produksi, distribusi, dan aspek kesehatan sopi lokal, agar masyarakat tidak lagi terjerat masalah hukum serta tetap dapat menjaga kearifan lokal.

“Sopi Timor bukan hanya sekadar minuman, tetapi bagian dari identitas dan budaya masyarakat TTU. Banyak keluarga yang mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga sarjana berkat hasil produksi sopi. Karena itu, kita perlu mengatur, bukan mematikan tradisi ini,”ujar Kristoforus Efi dalam dialog bersama warga.

Ia menambahkan bahwa penyusunan Perda Sopi saat ini tengah dalam tahap kajian akademis dan analisis hukum, dengan target penetapan pada bulan Desember mendatang.

“Kita ingin Perda ini menjadi payung hukum yang melindungi masyarakat produsen sopi, menjaga nilai budaya, sekaligus memastikan aspek kesehatan dan ketertiban umum tetap terjamin,”tambahnya.

Melalui regulasi ini, DPRD TTU berharap produksi sopi tradisional dapat terus berjalan secara legal, sehat, dan berkelanjutan, tanpa menghilangkan nilai-nilai adat serta kontribusinya terhadap perekonomian lokal.

Langkah ini juga diharapkan menjadi bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan TTU.