Efesiensi Anggaran, Karyawan Media Massa di PHK

Penulis : Ahad Isnaini (Magister Pascasarjana Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Ahad Isnaini (Magister Pascasarjana Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta). TAFENPAH.COM

TAFENPAH.COM - Mengelola keuangan, baik untuk individu, organisasi, maupun perusahaan, memerlukan perhatian terhadap efisiensi anggaran sebagai salah satu aspek yang sangat penting. Efisiensi anggaran adalah proses pengelolaan anggaran secara efektif dan hemat biaya, dengan tujuan mencapai hasil maksimal dengan pengeluaran minimal.

Beberapa tahun terakhir, dunia media massa di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satu dampak paling nyata adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa banyak jurnalis dan karyawan media. 

Fenomena ini bukan hanya angka statistik semata, tetapi juga cermin dari gejolak industri yang tengah mencari jalan keluar di tengah perubahan zaman.

Dari sudut pandang ilmu komunikasi, fenomena efisiensi anggaran yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan media massa menegaskan pentingnya penerapan strategi komunikasi krisis dan komunikasi organisasi yang efektif. 

PHK Karyawan Media Massa Indonesia. Sumber; Ist

Proses PHK bukan hanya merupakan keputusan ekonomi, tetapi juga melibatkan cara perusahaan menyampaikan informasi tersebut secara transparan, etis, dan empatik kepada karyawan dan publik guna menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan. 

Dalam pendekatan Teori Ekonomi Politik Media, dijelaskan bahwa kepemilikan, kontrol, dan kekuatan ekonomi sangat memengaruhi praktik media, termasuk pengambilan keputusan terkait efisiensi anggaran. 

Dalam konteks PHK karyawan media massa, teori ini mengungkap bahwa keputusan tersebut kerap kali didorong oleh kepentingan pemilik modal untuk memaksimalkan keuntungan, meskipun berdampak negatif terhadap kesejahteraan tenaga kerja dan kualitas produksi media.

Apakah Karyawan Media Massa yang Kena Dampak?

Namun, dalam praktiknya, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah dapat berdampak langsung pada sektor swasta. 

Misalnya, ketika pemerintah mengurangi belanja iklan atau menghentikan kerja sama dengan media massa sebagai bagian dari langkah efisiensi, hal tersebut berpotensi menurunkan pendapatan perusahaan media. 

Kondisi ini kemudian mendorong perusahaan media melakukan langkah-langkah penghematan, salah satunya melalui pengurangan tenaga kerja (PHK).

Salah satu perusahaan media yang terdampak langsung oleh pengurangan tenaga kerja (PHK) adalah Kompas TV. 

Berdasarkan berbagai sumber, seperti yang diungkapkan oleh media Radar Banyuwangi dan Kompasiana.com, Kompas TV melakukan pengurangan tenaga kerja dengan jumlah sekitar seratus karyawan. PHK ini dilakukan sebagai respons terhadap tekanan finansial dan efisiensi anggaran yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama akibat menurunnya pendapatan dari sektor periklanan dan kerja sama pemerintah. 

Fenomena yang di alami Perusahan Media Kompas TV bukanlah fenomena tunggal melainkan masih banyak media lain.

Berdasarkan data yang dihimpun berbagai sumber, termasuk dalam media Radar Banyuwangi dan Kompasiana.com berikut ini terdapat sebagian besar perusahan media yang terdampak:

• iNews: MNC Group selaku pemilik mengumumkan penutupan seluruh kantor biro daerah per 30 April 2025 dan melakukan PHK terhadap 400 karyawan.

• CNN Indonesia TV: Mengonfirmasi adanya PHK massal sekitar 200 karyawan, termasuk di divisi newsroom dan teknis.

• MNC Group: Selain di iNews, grup ini juga memangkas lebih dari 400 karyawan di beberapa divisi, dengan restrukturisasi redaksi yang mengurangi jumlah pemimpin redaksi dari 10 menjadi 3.

• Kompas TV: Mengumumkan PHK 150 karyawan dan menghentikan siaran televisi digital, berfokus pada platform digital dan streaming.

• TV One: Melakukan pengurangan tenaga kerja dengan memberhentikan 75 pegawai sebagai bagian dari restrukturisasi.

Proses PHK ini menunjukkan pentingnya strategi komunikasi yang efektif dan transparan dalam mengelola krisis, baik kepada karyawan yang terdampak maupun kepada publik, untuk menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan. 

Dari perspektif Teori Ekonomi Politik Media, keputusan pengurangan tenaga kerja ini sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pemilik modal yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, meskipun dengan konsekuensi sosial yang besar. 

Fenomena ini juga menyoroti perubahan besar dalam industri media, di mana banyak perusahaan kini lebih berfokus pada platform digital dan streaming sebagai respons terhadap penurunan pendapatan dari sektor tradisional seperti periklanan televisi. 

Dengan demikian, efisiensi anggaran yang dilakukan oleh perusahaan media mencerminkan dinamika ekonomi yang lebih luas, di mana aspek bisnis dan teknologi berperan dominan dalam mengubah struktur industri media.