Demokrasi Indonesia dalam Bayangan Otoritarianisme

[ Penulis : Ignasius Mano ]

Demokrasi Indonesia dalam Bayangan Otoritarianisme. Tafenpah.com

TAFENPAH.COM - Ide-ide besar yang membentuk bangsa-bangsa di dunia ribuan tahun lalu pada era sekarang mengalami perubahan. Kita bisa lihat sistem monarki dicurigai, otokrasi kehilangan legitimasi kekuasaan oleh tuntutan liberalisme, teokrasi dinilai abstrak dan tidak memenuhi kebutuhan pragmatis suatu bangsa, komunisme dilihat sebagai musuh kaum kaptalis. 

Kecemasan dan keinginan akan sistem ide bangsa yang baik, baru, dan bebas bermuara pada apa yang dianamakan demokrasi. 

Demokrasi dilihat sebagai konsep yang relevan untuk menjawabi kebutuhan masyarakat dan dinilai mampu menjadikan suatu bangsa mencapai “Bonum Commune”. Keyakinan pada demokrasi sebagai sistem yang baik dan adil dalam membentuk karakter suatu bangsa dapat dibuktikan dengan melihat fakta bahwa sebagian besar bangsa didunia hari ini menerapakan sistem tersebut.

Nilai yang terkandung dalam demokrasi memiliki daya tarik yang kuat bagi para pendiri bangsa untuk menuangkan ide cemerlang dalam membentuk suatu bangsa yang maju dan ideal. 

Baca Sosok Muda Milenial : Melisa Foris Puteri Indonesia NTT 2026

Kehadiran demokrasi dianggap sebagai doa yang terkabul dari suara-suara yang selama ribuan tahun terbungkam yang menuntut kebebasan. Dalam demokrasi semua yang tertutup terbuka,yang terbungkam akhirnya tersingkap secara jelas.

Demokrasi adalah jawaban atas kerinduan untuk bebas dari sistem-sistem yang mengikat kesadaran setiap individu. Diantara bangsa-bangsa besar yang merindukan dan menerapkan sistem demokrasi bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang meyakini dan menerapkan demokrasi sebagai sistem bernegara dalam membentuk dan mengolah karakter bangsa. 

Bangsa Indonesia dengan kemajemukan nilai,budaya,bahasa, tradisi dan pulau-pulau meyakini bahwa dengan sistem demokrasi problem-problem kemajemukan bangsa dapat diselesaikan dan diatasi.

Didalam sistem demokrasi yang menjamin kesatuan bangsa akhirnya lahirlah slogan terkenal dari pendiri-pendiri bangsa yaitu “Bhineka Tunggal Ika” “berbeda-beda namun tetap satu”. Slogan ini selalu didenggungkan setiap saat dalam momen-momen penting bangsa selain itu juga dalam proses penyelesaian problem perbedaan pendapat internal bangsa. 

Pada hakekatnya slogan ini menurut penulis adalah wujud nyata dari penerapan sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Kilas balik sejarah lahirnya penerapan demokrasi di indonesia

 

adalah tuntutan akan lengsernya sistem otoritarianisme pada orde baru yang dipimpin oleh soeharto. Sejarah bangsa mencatat bahwa soeharto memimpin bangsa ini selama 32 tahun ini merupakan waktu yang tidak singkat,bangsa ini hidup dibawah tekanan otoritarian yang bersuara menuntut keadilan diculik dan dibunuh,yang melawan ditahan dan dibuang peristiwa kelam ini membuat bangsa ini hidup dalam ingatan traumatis dan ketakutan.

Memori yang masih menyimpan peristiwa-peristiwa masa lalu dalam bayangan otoritarian pemerintahan orde baru menuntut akan lahirnya sistem demokrasi yang dinilai sangat tepat dan adil dalam membentuk karakter bangsa. 

Reformasi adalah periode perubahan besar-besaran tahun 1998 sebagai langkah masuk dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Didalam peristiwa tersebut bertujuan untuk mengubah sistem politik,ekonomi,sosial yang selama ini mengalami krisis.

Penerapan sistem pemeritahan demokratif terbukti baik melalui adanya tranparasi,peningkatan hak asasi manusia,peningkatan ekonomi, dan peningkatan partisipasi rakyat dalam pemilu. Pencapaian ini dianggap luar biasa dan telah membawa bangsa indonesia hingga mencapai 78 tahun merdeka. 

Dibalik pencapaian yang dianggap luar biasa ini pertanyaannya apakah bangsa indonesia hari ini benar-benar bebas dalam kehidupan berdemokrasi? Ataukah masih berada dalam balutan otoritarian?. Untuk melihat lebih jauh problem bangsa dalam beberapa dekade ini penulis akan berusaha meninjau dari masa kepemimpinan joko widodo yang dinilai oleh masyarakat banyak sebagai tipe pemimpin yang ideal dan bertanggung jawab.

Dalam masa kepemimpinan Joko Widodo, ada gebrakan-gebrakan baru yang sangat luar biasa mulai dari pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) , Kartu Indonesia Sehat (KIP), Bantuan langsung Tunai (BLT) serta bantuan sosial lainnya. 

Pencapaian ini dinilai publik sebagai tindakan demokratis, namun jika dinilai dari penerapan sistem demokrasi yang sesungguhnya pandangan global melihat bahwa tindakan ini adalah tindakan apolitis untuk mempertahankan kekuasaan hal ini terbukti dengan banyaknya problem demokrasi yang terjadi salah satunya adalah pelemahan KPK ini adalah keberhasilan utama yang dimainkan oleh Joko Widodo untuk bisa bebas dari problem-problem hukum selain itu adanya problem ijazah palsu yang sampai saat ini masih dibicarakan dan menjadi isu yang memanas diberbagai kalangan akademisi meskipun belum nampak secara jelas namun isu ini masih dalam proses penyelidikan.

 

Setelah kepemimpinan Joko Widodo dengan problem-problem demokrasi yang belum selesai, kita beralih masuk ke era kepemimpinan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Follow Instagram TAFENPAHTIMOR

Usaha oposisi dan para akademisi untuk memperbaiki kembali demokrasi yang dirusakan oleh Joko Widodo menjadi kandas ketika fakta menunjukan bahwa era Prabowo berkoalisi dengan Joko Widodo yang adalah ayah dari wakil presiden Gibran Rakabuming fakta ini melemahkan usaha para akademisi untuk mengembalikan makna demokrasi yang sesungguhnya kebencian akan krisis demokrasi berpuncak pada peristiwa demostran bulan agustus -september peristiwa ini dilhat oleh rocky gerung sebagai bentuk kemuakan para akdemisi dan masyarakat akan masa kepemimpinan joko widodo yang dinilai merusak demokrasi.

Di era prabowo dan gibran dengan program-program yang baru penulis melihat bahwa problem demokrasi yang sudah terjadi tidak akan pernah selesai dan ini hanyalah lanjutan problem demokrasi kekuasaan pada era Joko Widodo dengan cara yang berbeda.

Bertolak dari fakta hari ini di era kepemimpinan prabowo-gibran kesejahteraan masyarakat mengalami krisis hal ini tampak jelas dalam program Makan Bergizi Gratis ( MBG) yang dijadikan sebagai program unggulan. 

Program ini lahir dari kepemimpinan Prabowo atas keprihatinannya terhadap anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi dan kelaparan seolah-olah sebelumnya orang tua tidak pernah menyediakan makanan mimpi untuk menjadikan anak-indonesia sehat tampak nyata dalam pengalokasian dana sebesar 335 T melampaui bidang-bidang lain bahkan di bidang pendidikan. Fakta ini ironis namun bagi mereka yang haus akan kekuasaan dan kekayaan ini adalah cara yang tepat.

Dengan anggaran ratusan triliun yang dialokasikan untuk MBG tersebut dapur akan menjadi ruang politik dan korupsi paling sunyi, disana segala intervensi dibungkam rapi dengan kepedualian dan kekuasaan terus dipertahankan. 

Selain MBG yang menjadi perhatian utama perekrutan TNI/POLRI juga menjadi perhatian misalnya kita bisa lihat dari fakta sekarang perekrutan TNI/POLRI dalam waktu setahun terjadi dalam beberapa gelombang dengan salah satu alasan bahwa untuk meningkatkan kekuatan dan kemajuan bangsa, alasan ini cukup baik dan meyakinkan namun berbanding terbalik dengan sejarah bangsa Indonesia yang merdeka karena perjuangan dari para pemikir-pemikir hebat.

Problem bangsa yang terjadi pada era jokowi dan prabowo menunjukan hasil dari kelupaan akan fondasi bangsa ini yaitu pendidikan, ambisi untuk berkuasa membuat mereka

 

lupa bahwa ternyata bangsa ini lahir dan merdeka dari pikiran kritis,akal sehat dan kewibawaan. Disini kita disadarkan bahwa ternyata dibalik ide demokrasi yang tampak kokoh dan adil ternyata ada bentuk kekuasaan otoritarian terus bertumbuh.