HUT 17 Tahun Usia Kabupaten Buru Selatan, Jalan lingkar Ambalau Masih Mangkrak Selama Belasan Tahun, Pemkab dan DPRD minim pengawasan dan tidak ada upaya percepatan Suara pemuda Armansyah l

Penulis : Armansyah L

Kondisi Jalan Lingkar Ambalau kab Buru Selatan. Foto; Arman Lesilawang/Tafenpah.com

MALUKU, TAFENPAH.COM - Pasca HUT ke-17 kabupaten Buru Selatan, jalan lingkar Ambalau hingga kini masih mangkrak. Meskipun sudah belasan tahun masuk APBD II, DPRD Dapil Waesama, akan tetapi minimnya pengawasan serta Pemkab tidak bisa berupaya untuk mempercepat pembangunan Jalan Lingkar Ambalau.

Momentum perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Kabupaten Buru Selatan yang jatuh pada 21 Juli 2025 kembali menyisakan ironi di wilayah terluar: Jalan Lingkar Ambalau.

Bagaimana tidak, jalan lingkar Ambalau merupakan akses utama antar-desa sekaligus penghubung strategis di Pulau Ambalau.

Berdasarkan pantauan lapangan dan dokumen resmi, Jalan Lingkar Ambalau sepanjang ±24 km baru terealisasi sekitar:

* ±10 km jalan beraspal

* ±7 km pengerasan kerikil

* ±6 km masih berupa jalan tanah yang rusak parah

Belasan Tahun, status dan Proses Pembangunan Jalan Lingkar Ambalau Masih Mangkrak

Sejak awal pemekaran kabupaten ini (2008), proyek jalan tersebut secara rutin masuk dalam APBD II, namun hingga 2025 belum menunjukkan progres signifikan, akibat minimnya alokasi dan lemahnya pengawasan realisasi anggaran.

“Ini proyek abadi di atas kertas. Bertahun-tahun masuk APBD II, tapi rakyat Ambalau mendayung dan menerjang lautan pesisir pulau untuk sampai ke ibukota kecamatan. Untuk menjangkau akses transportasi, terutama bepergian ke Ambon dan ibukota kabupaten Buru Selatan, entahlah kapan selesai pembangunannya," ujar Arman Lesilawang kepada TAFENPAH, Kamis (24/7/2025).

Kendala Pemerintah: Anggaran dan Akses Material

Dinas PUPR kabupaten Buru Selatan berdalih bahwa keterbatasan dana daerah serta sulitnya akses material konstruksi seperti; aspal dan batu menjadi alasan utama lambatnya penyelesaian. 

"Menakar statement dari kendala pemerintah kabupaten, oleh karena itu, saya selaku anak muda dari Ambalau mendorong agar pemerintah kabupaten dan anggota legislatif dari dapil 2 Waesama - Ambalau agar mendorong status jalan lingkar Ambalau ke APBD I, serta di upayakan untuk status pembangunan di bawah BPJN MALUKU, sebagai bentuk akselarasi daripada pembangunan infrastruktur jalan lingkar Ambalau tersebut," sambung Arman Lesilawang

Namun masyarakat menilai, kurangnya komitmen politik dan pengawasan publik yang membuat proyek ini jalan di tempat.

Desakan Masyarakat dan Harapan Baru 2025

 Arman Lesilawang Pemuda Ambalau menyerukan agar pemerintah:

1. Menghentikan alokasi simbolik dan mulai mengedepankan progres fisik nyata.

2. Transparansi dokumen APBD II dari tahun 2010 hingga 2025 terkait proyek ini.

3. Mengalihkan status jalan ke provinsi atau pusat agar dapat dibantu oleh BPJN Maluku, sebagaimana usulan Gubernur Maluku pada awal 2025 lalu.

Pemerintah provinsi Maluku sendiri telah menjanjikan anggaran tambahan pada 2025 untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Hal tersebut juga ada sebagian Anggota DPRD provinsi Maluku mendesak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) agar proyek Ambalau dimasukkan dalam skema prioritas nasional, sehingga pembangunan infrastruktur cepat teratasi.

Disclaimer; Jika terjadi perdebatan, sanggahan, masukkan dan berbagai tindakan lainnya, silakan disampaikan melalui kolom komentar atau tools/alat yang telah TAFENPAH sediakan di bawah.