PMKRI Kefamenanu: Ini Bukan Politisasi, Tapi Kegagalan Bupati TTU

Penulis : Denisius Oki 

PMKRI Kefamenanu: Ini Bukan Politisasi, Tapi Kegagalan Bupati TTU. TAFENPAH.COM

Timor, TAFENPAH.COM - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Kefamenanu Sanctus Yohanes Don Bosco menegaskan kritik terhadap program kuliah gratis yang digagas bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo, bukan bentuk politisasi, melainkan respon atas kegagalan kebijakan yang dinilai menipu masyarakat.

Melalui Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas), Markolindo Balibo, PMKRI menolak keras framing yang menyebut kritik lembaga mahasiswa ini bermuatan politik. 

Menurutnya, suara kritis PMKRI lahir dari tanggung jawab moral atas kebijakan yang cacat sejak awal.

“PMKRI ini bukan politisasi, tapi murni kritik terhadap kebijakan bupati yang gagal dan membohongi masyarakat. Siapa pun pemimpin di daerah ini, kalau kebijakannya merugikan rakyat, PMKRI pasti bersuara atas dasar kebenaran dan keadilan,”tegas Markolindo.

Menurut PMKRI, program kuliah gratis yang digembar-gemborkan justru bukti kegagalan Pemkab TTU. 

Data yang dihimpun menunjukkan adanya kontradiksi antara aturan resmi LLDIKTI dan kebijakan Bupati, sehingga sejak awal bermasalah secara administratif.

PMKRI merujuk pada Surat Edaran LLDIKTI Wilayah XV Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, khususnya poin 4 dan 5 yang menegaskan:

1. Perguruan tinggi tidak boleh menggunakan program KIP Kuliah untuk promosi menyesatkan, misalnya menjanjikan otomatisasi beasiswa atau kuliah gratis.

2. Perguruan tinggi tidak boleh menjalin komitmen dengan pihak ketiga yang menawarkan kuota KIP Kuliah di luar jalur resmi LLDIKTI.

Dengan dasar itu, PMKRI menilai kerja sama bupati TTU dengan perguruan tinggi serta janji kuliah gratis bagi mahasiswa baru cacat administrasi dan menyesatkan masyarakat.

“Setiap kebijakan bupati harus dipertimbangkan secara akademis agar jelas asas kemanfaatannya. Jangan masyarakat terus dipermainkan dengan janji rapuh. Jika ini berlanjut, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan makin hilang,” tambah Markolindo.

Kritik PMKRI ini menambah panjang daftar suara publik yang kecewa terhadap realisasi program kuliah gratis Bupati TTU. 

Alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini justru dianggap membuka ruang manipulasi yang membahayakan masa depan pendidikan anak-anak TTU.